Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Wilayah Sekarkijang Jawa Timur

Abstract

Pembangunan ekonomi yang tidak merata antarwilayah dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, khususnya di wilayah yang baru membentuk kerja sama seperti Sekarkijang, Jawa Timur. Kerja sama ini terdiri dari lima kabupaten yaitu Jember, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, dalam implementasinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Sekarkijang pada tahun 2010–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Common Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel laju pertumbuhan PDRB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sementara, jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan secara simultan variabel laju pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah minimum belum sepenuhnya disertai dengan pemerataan kesejahteraan, sedangkan peningkatan kualitas manusia berperan penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Laju Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Upah minimum Kabupaten