Pergeresaran Paradigma Penegakan Hukum di BUMN : Analisis atas Pembatasan Peran KPK

Abstract

.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh BUMN memegang peran ganda sebagai pelaku usaha dan agen pembangunan nasional yang rentan terhadap masalah tata kelola, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan KPK yang selama ini krusial menjadi terbatas setelah penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga akuntabilitas BUMN, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melalui hukum perdata dan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implikasi yuridis penghapusan status penyelenggara negara terhadap kewenangan KPK dalam mengawasi pejabat BUMN; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap tindakan pejabat BUMN yang merugikan keuangan negara; dan (3) sejauh mana prinsip Business Judgment Rule dan Good Corporate Governance dapat menjadi alat kontrol dalam pertanggungjawaban pejabat BUMN. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma penegakan hukum di BUMN dan efektivitas pengawasan berbasis hukum perdata dalam mengisi kekosongan pengawasan pidana oleh KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis normatif-konseptual terhadap perubahan paradigma penegakan hukum di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pembatasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian menggabungkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait, pendekatan konseptual untuk mendalami asas dan teori hukum yang relevan, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait penegakan hukum pada pejabat BUMN