Model Governansi dan Kelembagaan Wisata Bahari di Kabupaten Jember

Abstract

Pantai Payangan, Watu Ulo, dan Tanjung Papuma merupakan destinasi wisata bahari yang berada di Kabupaten Jember. Secara geografis ketiganya berdekatan, sehingga potensial menjadi tempat wisata favorit dan bisa dikolaborasikan. Namun fenomena yang muncul di lapangan hal tersebut sulit dilakukan, karena ada kesenjangan pada sisi governansi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang beragam, keterlibatan para pihak yang variatif, dan pertukaran sumber daya berbeda antar masing-masing tempat wisata. Sedangkan kesenjangan sisi kelembagaan, meliputi regulasi atau formal constraints tentang kepariwisataan pada masing-masing tempat wisata berbeda-beda, dan dinamika ketentuan informal (informal constraints) dimasing-masing tempat wisata juga berbeda. Di sisi lain, penelitian terdahulu yang membahas tentang governansi dan kelembagaan secara bersama-sama masih belum peneliti jumpai, sehingga hal ini menarik ditindaklanjuti dalam penelitian lebih lanjut. Bertitik tolak dari fenomena kesenjangan governansi dan kelembagaan serta belum adanya penelitian yang membahas governansi dan kelembagaan secara bersamasama, maka, maka tujuan penelitian adalah: Pertama, mengindentifikasi situasi masalah governansi dan kelembagaan wisata bahari di Watu Ulo, Payangan dan Tanjung Papuma. Kedua, menjelaskan situasi masalah governansi dan kelembagaan wisata bahari di Watu Ulo, Payangan dan Tanjung Papuma. Ketiga, mendefinisikan akar masalah governansi dan kelembagaan wisata bahari di Watu Ulo, Payangan dan Tanjung Papuma. Keempat, mendesain model konseptual kelembagaan wisata bahari secara parsial maupun kolaboratif. Kelima, menganalisis komparasi model konseptual kelembagaan wisata bahari dengan kondisi riil di lapangan secara parsial maupun kolaboratif, dan keenam, mengembangkan konsep perubahan berdasarkan hasil komparasi untuk memperbaiki situasi masalah secara parsial maupun kolaboratif.