Kedudukan Hukum Orang Yang Tidak Cakap Bertindak Hukum Dalam Pelakasanaan Putusan Pengadilan Tanpa Pengampu

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan hukum orang yang tidak cakap bertindak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan tanpa pengampu dengan fokus pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Jmr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum orang yang tidak cakap bertindak hukum sebelum adanya penetapan pengampuan serta akibat hukum pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak tersebut tanpa keterlibatan pengampu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakcakapan hukum tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, tetapi membatasi kemampuannya dalam melakukan tindakan hukum secara mandiri sehingga diperlukan perwakilan yang sah sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam perkara yang diteliti, Turut Tergugat I secara faktual diduga tidak cakap bertindak hukum, tetapi karena belum terdapat penetapan pengampuan pada saat gugatan diajukan, secara formal masih dianggap cakap sebagai subjek hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kecukupan representasi hukum dan perlindungan kepentingannya. Majelis Hakim cenderung menggunakan pendekatan formalistik dengan mendasarkan pertimbangan pada belum adanya penetapan pengampuan, sehingga kondisi faktual pihak yang diduga tidak cakap belum memperoleh perlindungan yang optimal. Pelaksanaan putusan tanpa keterlibatan pengampu yang sah juga berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan, efektivitas, dan legitimasi pelaksanaan putusan serta membuka kemungkinan timbulnya perlawanan atau upaya hukum lainnya. Oleh karena itu, penetapan pengampuan dan keterlibatan pengampu dalam proses pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan putusan menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan pihak yang tidak cakap bertindak hukum. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Jmr dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena lebih menitikberatkan pada aspek formal kecakapan hukum, sehingga diperlukan pendekatan hakim yang lebih holistik dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.