Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang Mengakibatkan Pasien Luka Berat (Kasus Amputasi Tangan Balita sebagai Akibat Tindakan Pemasangan Infus)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan dalam pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya pembaruan dalam sistem perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis agar tercipta keseimbangan antara profesionalisme pelayanan kesehatan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa medis yang timbul akibat kealpaan. Meskipun demikian, kehadiran regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu ketika dihadapkan persoalan pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan dapat atau tidaknya Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan diterapkan pada kasus tersebut serta tanggung jawab puskesmas dan rumah sakit menurut hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah dapat diterapkannya Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan terhadap kasus amputasi tangan sebagai akibat pemasangan infus karena keseluruhan fakta kasus menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kealpaan medis dengan akibat luka berat yang dialami pasien. Adapun terkait pertanggungjawaban pidana, ketiga fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dibebankan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terbukti melakukan kealpaan dalam pelayanan medis terhadap pasien