Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Bondowoso (Studi Kasus di Dinsos P3AKB Bondowoso)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran moral dan hukum yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dengan bebagai aktivitas seksual baik secara fisik dan psikologis, yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, dan dapat terjadi dimanapun seperti salah satunya adalah di Bondowoso. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang P3A Dinsos P3AKB Bondowoso, Sumariyati mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bondowoso cukup mendominasi, dan banyak terjadi pada anak perempuan mayoritas masih berstatus pelajar. Untuk pelaku kekerasan seksual berasal dari orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, saudara, tetangga maupun orang tidak dikenal. Banyak korban maupun saksi tidak berani melapor karena mendapat ancaman dari pelaku dan takut aib atau identitas mereka tersebar yang membuat nama baik keluarga tercemari. Maka, untuk menjamin terlindunginya identitas anak korban agar berani memberi keterangan apa yang dialami, dan anak korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bondowoso. Adapun lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Bondowoso salah satunya adalah Dinsos P3AKB. Berangkat dari hal tersebut Dinsos P3AKB merupakan dinas yang menuntun dan menunjang dalam penuntasan proses kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bondowoso, menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terpulihkan kembali dan pelaku dapat dijatuhi pidana yang memberikan efek jera sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui tentang upaya-upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinsos P3AKB dalam menangani kasus kekerasan seksual. Adapun tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu : (1) Untuk merinci upaya Dinsos P3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Bondowoso; dan (2) Untuk mengukur pelaksanaan perlindungan Dinsos P3AKB terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Bondowoso dengan ketentuan dalam UU Perlindungan anak dan UU perlindungan saksi dan korban. Serta terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi lokasi penelitian, subyek penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, pengumpula data penelitian, dan metode analisis. Hasil dalam penelitian ini yaitu upaya perlindungan hukum yang diberikan dan dilaksanakan oleh Dinsos P3AKB Bondowoso telah dilakukan secara normatif sesuai unsur-unsur dalam pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan, selain itu juga pada implementasinya Dinsos P3AKB dalam melaksanakan upaya-upayanya seperti pemberian layanan sudah memenuhi aspek-aspek pemenuhan hak-hak korban, pemulihan, pendampingan, dan xiii pencegahan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Dinsos P3AKB Bondowoso sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Perda Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Dinsos P3AKB Bondowoso bersama dengan tim memberikan layanan pendampingan dari awal menjadi korban, hingga korban dapat hidup normal di dalam masyarakat. Keterlibatan Pemerintah dan Dinsos P3AKB dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dinilai cukup positif. Pemerintah tidak semata-mata membentuk peraturan daerah, namun juga bertindak dengan membentuk badan khusus untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memulihkan hak-haknya. Dengan melewati berbagai proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban yakni berupa pemulihan fisik, psikis, dan psikososial. Namun dalam pelaksanaannya Dinsos P3AKB dalam melakukan upaya-upaya Perlindungan Anak juga mengalami beberapa hambatan yang berdampak pada pekerjaan yang kurang maksimal, seperti minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksul di Kabupaten Bondowoso oleh Dinsos P3AKB telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Upaya-upaya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari seluruh tindakan yang tidak diinginkan semua telah disesuaikan dengan pedoman dalam undang-undang. Berkaitan dengan pemulihan hak anak sebagai korban juga cukup jelas bahwa parameter penanganan oleh Dinas Sosial P3AKB sebatas hanya melakukan pendampingan dalam bentuk pelayanan psikosial guna pemulihan trauma yang telah menimpanya dan sudah memenuhi standart fungsi layanan. Proses pendampingan dilakukan dari awal hingga akhir proses-proses di lembaga hukum selesai, dan hingga anak siap kembali pada masyarakat. Perlindungan hukum yang telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh Dinas Sosial P3AKB dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal, sebab mengalami beberapa hambatan. Sehingga, Dinsos P3AKB Bondowoso harus lebih gencar dalam pemberian penyuluhan / sosialisasi tidak hanya sampai pada perangkat desa atau petugas saja, melainkan harus sampai pada masyarakat juga, dan harus mengupayakan untuk penambahan Sumber Daya Manusia yang bisa dilakukan dengan pembentukan forum yang mengedepankan kompetensi dalam bidang penanganan kasus agar dapat mempermudah jalannya berbagai layanan yang telah terkonsep.