Pemanfaatan Aset Milik Daerah dalam Mendukung UMKM di Kabupaten Jember

Abstract

Pengelolaan AMD di Kabupaten Jember selama ini didominasi oleh orientasi optimalisasi PAD. Kondisi tersebut memicu paradoks antara tingginya keaktifan UMKM yang mencapai 87% dan rendahnya kapasitas fasilitasi pemerintah daerah yang hanya sebesar 11%, di tengah mandat regulasi terbaru yang mewajibkan penyediaan ruang usaha bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemanfaatan AMD khususnya Gedung Jember Nusantara dan Gedung PLUT-KUMKM dalam mendukung UMKM di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tujuh orang informan, dan studi dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, dengan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Evaluasi dianalisis menggunakan empat dimensi (efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas) yang diintegrasikan dengan teori manajemen aset Siregar (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gedung Jember Nusantara mencatatkan tingkat okupansi yang sangat tinggi tanpa pengenaan biaya sewa, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan visibilitas produk UMKM. Namun demikian, aset ini menghadapi risiko pergeseran orientasi akibat rencana alih fungsi menjadi Jember Creative Center (JCC) serta keterbatasan penanda eksternal. Sementara itu, Gedung PLUT-KUMKM menyediakan layanan pendampingan yang komprehensif, tetapi mengalami penurunan tingkat partisipasi secara signifikan akibat minimnya kegiatan sosialisasi. Dari aspek akuntabilitas, pembagian kewenangan pengelolaan antara BPKAD dan OPD pengguna telah terstruktur dengan baik, meskipun responsivitas terhadap keluhan operasional masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, pemanfaatan kedua aset tersebut pada dasarnya telah berorientasi pada pemberdayaan UMKM sesuai dengan mandat regulasi. Namun, keberlanjutan dampak positifnya sangat bergantung pada penguatan strategi sosialisasi, efisiensi pemeliharaan fasilitas secara responsif, dan konsistensi kebijakan tata kelola lintas periode kepemimpinan.