Analisis Hukum Pengawasan Dan Keamanan Standarisasi Kemasan Rokok Terhadap Resiko Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Di Indonesia

Abstract

Pemberlakuan Kebijakan Standarisasi Kemasan Rokok dalam PP No. 28 Tahun 2024 menimbulkan masalah karena tidak menjamin kepastian hukum bagi produsen. Ketentuan desain kemasan yang ketat tidak diimbangi dengan pengawasan dan perlindungan hak kepemilikan desain, sehingga memicu peredaran rokok ilegal. Kebijakan ini, meskipun bertujuan mengendalikan sektor IHT, belum memberikan kepastian terhadap sistem pengawasan dan keamanan yang melindungi produsen dari kerugian finansial. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menekan industri, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Berdasarkan fakta hukum tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui penelitian karya ilmiah skripsi berjudul “Analisis Hukum Pengawasan Dan Keamanan Standarisasi Kemasan Rokok Terhadap Resiko Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Di Indonesia” dengan rumusan masalah (1) Apa Bentuk Tindakan Pengawasan dan Keamanan yang Diperlukan Terhadap Ketentuan Standarisasi Kemasan Rokok Terhadap Resiko Peredaran Rokok Ilegal dalam PP No. 28 Tahun 2024 di Indonesia. (2) Apakah Ketentuan Standarisasi Kemasan Rokok dalam PP No. 28 Tahun 2024 telah berkesesuaian dengan Pengawasan dan Keamanan yang Diberlakukan dalam Tobacco Plain Package Act 2011 di Australia Terhadap Resiko Peredaran Rokok Ilegal. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk tindakan pengawasan dan keamanan yang diperlukan dalam penerapan standarisasi kemasan rokok berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024, khususnya dalam mengatasi risiko peredaran rokok ilegal di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian ketentuan pengawasan dan keamanan dalam PP tersebut dengan ketentuan yang diterapkan dalam Tobacco Plain Packaging Act di Australia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul. Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) sub pokok bahasan. Pertama, Analisis Hukum yang terdiri dari pengertian tentang analisis, kedudukan fungsi ilmu hukum, dan konsep tentang analisis hukum; Kedua, Pengawasan yang terdiri dari pengertian tentang pengawasan, asas-asas dalam pengawasan, bentukbentuk pengawasan, dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan; Ketiga, Keamanan yang terdiri dari pengertian tentang keamanan, konsep tentang keamanan, dan tanggung jawab keamanan; Keempat, Standarisasi Kemasan Rokok yang terdiri dari pengertian tentang standarisasi, pengerntian tengan kemasan, pengaturan mengenai standarisasi kemasan rokok, dan Australia; Kelima, Rokok Ilegal yang terdiri dari pengertian tentang rokok rokok, pengertian tentang ilegal, identifikasi rokok ilegal, dan sanksi adanya peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia berdampak pada ekonomi nasional dan daerah. Pemerintah merespons dengan menerbitkan PP No. 28 Tahun 2024 tentang standarisasi kemasan rokok untuk mengendalikan konsumsi, namun kebijakan ini dinilai merugikan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) karena tidak disertai sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak produsen, terutama terkait desain merek. Kedua, seperti kasus di Australia, perlindungan merek tetap dijamin meskipun ada regulasi kemasan. Oleh karena itu, PP No. 28 Tahun 2024 perlu dilengkapi dengan ketentuan pengawasan dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, penerapan Kebijakan Standarisasi Kemasan Rokok belum efektif karena menimbulkan permasalahan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT), terutama terkait ketidakpastian hukum atas hak kepemilikan merek dan ketiadaan sistem pengawasan serta keamanan yang ketat. Hal ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Kedua, agar kebijakan ini memiliki kepastian hukum dan dukungan internasional, perlu mengadopsi pendekatan seperti Australia dalam TPPA 2011. Oleh karena itu, PP No. 28 Tahun 2024 perlu dievaluasi, didukung penegakan hukum nasional dan internasional, serta urgensi meratifikasi WHO FCTC untuk mengendalikan rokok ilegal. Saran yang dapat penulis berikan yaitu Pertama, Pemberlakuan kebijakan standarisasi kemasan rokok dalam PP No. 28 tahun 2024 harus berhubungan terhadap Urgensi dalam ratifikasi WHO FCTC oleh Pemerintahan Indonesia. Kedua, sosialisasi dan kampanye hukum perlu diadakan untuk membentuk persepsi yang sama mengenai tujuan keberlakuan kebijakan standarisasi kemasan rokok di PP No. 28 Tahun 2024 dan usaha pencegahan peredarah rokok ilegal. Ketiga, Urgensi adanya sistem pengawasan dan keamanan yang ketat, memastikan adanya payung hukum yang kuat bagi sektor IHT. Dan Keempat, Kerjasama multisektor baik pemerintah dan non-pemerintah untuk aktif mengevaluasi pengaturan pasal-pasal yang berlaku sekaligus melihat realisasi penerapan kebijakan tersebut di masyarakat berjalan dengan efektif.