Prosedur Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang

Abstract

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Nata (PKN) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masingmasing, yaitu pegawai pelaksana perjalanan dinas, bendahara pengeluaran, staf administrasi keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat yang berwenang dalam pengesahan dokumen. Proses Penatausahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan dokumen perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan bukti pengeluaran, penyusunan SPJ, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, penginputan data ke dalam aplikasi SAKTI, hingga pengarsipan dokumen secara sistematis. Dokumen yang digunakan dalam proses Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas meliputi Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket perjalanan, bukti pembayaran penginapan, kuitansi, daftar hadir kegiatan, laporan hasil perjalanan dinas, serta dokumentasi kegiatan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses verifikasi serta sebagai bentuk pertangungjawaban administrasi dan keuangan yang transparan serta akuntabel. Pelaksanaan Prosedur Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 serta Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan admnistratif dalam penyusunan SPJ, keterlambatan pengumpulan dokumen oleh pegawai, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur penyusunan SPJ. Kendala tersebut dapat menghambat proses verifikasi dan penginputan data ke dalam aplikasi SAKTI sehingga diperlukan peningkatan ketelitian dan kedisiplinan dalam pelaksanaannya.