Sekuritisasi Pemerintah Jepang terhadap Keberlanjutan Ancaman Human Security pada Peserta Technical Intern Training Program (TITP)

Abstract

Technical Intern Training Programme (TITP) merupakan kontribusi Jepang terhadap pembangunan industri negara-negara berkembang. Program ini berupa pelatihan kerja, transfer teknologi, pengetahuan, dan budaya Jepang kepada negaranegara berkembang di Asia. Dalam praktiknya, program ini digunakan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja sehingga menciptakan kritik-kritik internasional. Hal ini dikarenakan program ini menjadi sumber pelanggaran ketenagakerjaan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman human security, khususnya economic security, health security, dan personal security. Pada akhirnya, pemerintah Jepang merespons kritik-kritik tersebut dengan melakukan sekuritisasi terhadap ancaman human security pada peserta TITP. Namun, langkah tersebut belum bisa melindungi peserta TITP dari ancaman human security. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus, yaitu ancaman human security pada peserta TITP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keberlanjutan ancaman human security setelah pemerintah Jepang melakukan sekuritisasi menggunakan teori sekuritisasi Caballero-Anthony dan Emmers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekuritisasi pemerintah Jepang berdampak negatif terhadap ancaman human security. Hal ini dibuktikan dengan angka pelanggaran ketenagakerjaan yang stagnan dari tahun 2012-2024. Berdasarkan lima faktor berpengaruh dalam sekuritisasi menurut Caballero-Anthony dan Emmers, sekuritisasi pemerintah Jepang berdampak negatif terhadap ancaman human security, hal ini disebabkan oleh ketidakharmonisan konsep keamanan nasional, komprehensif, dan keamanan manusia di Jepang; kegagalan dalam mengaitkan isu pelanggaran ketenagakerjaan dengan isu keamanan yang diakui secara internasional; peran aktor negara yang kurang membingkai isu pelanggaran ketenagakerjaan menjadi isu ancaman; dominasi satu partai yang memiliki hubungan erat dengan kelompok pengusaha dalam politik domestik; dan norma-norma internasional yang tidak terintegrasi dengan baik.