Transparansi Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi Terdapat 2 (dua) indikator yang belum terimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yakni dari perincian biaya dan waktu penyelesaian pelayanan yang belum sesuai dengan standar dan belum tersampaikan kepada masyarakat/pemohon secara jelas. Sedangkan yang memenuhi indikator transparansi pelayanan IMB yakni segi manajemen penyelenggaraan pelayanan, dari segi prosedur pelayanan. Demikian juga persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, informasi pelayanan, standar pelayanan dan janji pelayanan yang sudah terinformasikan secara jelas dan tepat kepada masyarakat.