| dc.description.abstract | Dalam suatu perekonomian negara, uang merupakan salah satu alat utama yang penting dalam sistem perekonomian. Seiring berjalannya waktu kejahatan terhadap mata uang semakin merajalela dan meresahkan seperti pengedaran uang palsu, hal itu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Dalam prakteknya masih terdapat penyelesaian perkara pidana yang masih menggunakan KUHP dimana hakim tidak menerapkan asas lex specialis derogat legi generali. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji menurut penulis yaitu pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.B.2017/PN.Cbi, terdakwa dalam putusannya diputus menggunakan KUHP sedangkan terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam Perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi kedua, untuk menganalisis ketepatan putusan yang menggunakan Pasal 245 KUHP jika dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generali.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa terhadap bahan hukum.
Hasil penelitian penulis yaitu bahwa dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi hakim dalam pertimbangannya terhadap perbuatan terdakwa hanya terkait delik pengedarannya saja sedangkan jika ditinjau lebih dalam terdakwa dalam menggunakan uang palsu tidak hanya mengedarkan saja, namun terdakwa juga mempergunakan dengan membelanjakan uang palsu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam permasalahan kedua yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim yang menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi yang tidak tepat. Dikatakan tidak tepat karena hakim dalam memutus perkara itu menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan seharusnya hakim menggunakan dakwaan ketiga Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana berkaitan dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali . Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP asas lex specialis derogat legi generali mengandung pengertian bahwa jika suatu perbuatan pidana diatur dalam aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka digunakan aturan pidana yang khusus. Maka dari itu terdakwa telah melakukan perbuatan pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu seharusnya apabila ditinjau berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali terdakwa diputus berdasarkan fakta-fakta dlama persidangan menggunakan dakwaan ketiga yaitu Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun saran dari penulis yaitu hakim seharusnya dalam mengadili perkara pidana dalam hal membuat putusan seharusnya mempertimbangkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana seharusnya tidak mengesampingkan asas yang ada. Dalam hal ini hakim mengesampingkan asas lex specialis derogat legi generali. | en_US |
