| dc.description.abstract | Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan harmonis antara seorang suami dengan istri beserta anggota keluarganya yang saling menghormati (menghargai) dengan baik, dengan tumbuhnya rasa kasih sayang yang harus dimiliki oleh suatu keluarga. Semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1. Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang di cita-citakan tersebut. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan sepertihalnya perceraian, Berdasar putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) apakah suami mempunyai tanggungjawab hukum terhadap anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian dan (2) apakah upaya yang dapat dilakukan mantan istri apabuila mantan suami tidak melakukan tanggungjawab terhadap anak dan istri. Metode penelitian dalam penilisan skripsi menggunakan tipe penelitian menggunakan yuridis empirik, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah mengunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini mengunakan analisis normatoif kuntitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.
Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, anatara lain perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan. Hal lain tentang perceraian melioputi pengertian perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian. Selanutnya tentang tanggungjawab meliputi pengertian tanggungjawab, jenis-jenis tanggungjawab. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, pertama Bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah menanggung biaya pendidikan anak hingga dia dewasa berdasarkan pasal 156 huruf d instruksi presiden nomor 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pemeliharaan dan pendidikan anak harus di tanggu oleh si ayah apabila mampu. Keduan upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru. Gugatan baru tersebut tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi.
Saran yang diberikan, pertama, kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan sebaiknya jika perkawinan masih dirasa belum siap lahir batin jangan terburu melangsungkan akad perkawinan yang sacral, karena putusnya perkawinan juga berakibat pada anak yang telah dilahirkan dari perkawinan keduanya. Kedua, kepada pihak laki-laki seharusnya ayah bisa lebih bijak dalam memperlakukan anaknya, karena tanggungjawab ayah atau orang tua kepada anak anaknya tidak pernah perlangsungsurut manakala terjadi putusnya perkawinan. | en_US |
