Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan masalah kejiwaan yang di pasung dan terlantar, telah dicanangkan Program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014 namun sampai melewati tahun 2014 belum terlihat penanganan yang signifikan dan komprehensif terhadap penderita gangguan jiwa. Sehingga Program Indonesia Bebas Pasung 2014 saat ini direvisi menjadi Program Menuju Indonesia Bebas Pasung tahun 2019. Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa, dan orang agresif atau berbahaya di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ. Telah ditetapkan undang- undang tentang Kesehatan Jiwa, mempunyai tujuan; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan serta memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warganegara Indonesia. Ketentuan pidana undang-undang kesehatan jiwa Pasal 86 menyatakan setiap orang yang melakukan tindakan pemasungan akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan pidana dengan yang diatur oleh KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan tiga macam pendekatan, yakni pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan asas hukum (legal principles approach). Setelah bahan hukum di kumpulkan lalu ditelaah isu hukum berdasarkan bahan yang di kumpulkan Kesimpulan penelitian adalah; tindakan pemasungan ODGJ dilakukan oleh keluarga dengan berbagai alasan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang sesuai Pasal 333 KUHP tidak sesuai dengan fungsi hukum pidana, maka diperlukan jalur non penal (diluar hukum pidana) sebagai alternatif penanggulangan tindakan pemasungan. KUHP tidak mengatur pemasungan, tindakan pemasungan ODGJ dikategorikan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang, fungsi penegakkan hukum dalam penanggulangan tindakan pemasungan ODGJ dipengaruhi beberapa faktor dan fungsi hukum pidana merupakan ultimum remedium yang artinya hukum pidana ini hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hak penegakkan hukum pidana, Saran-saran penelitian adalah; pencegahan tindakan pemasungan dicegah dengan melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan serta negara hadir memenuhi segala kebutuhan dalam upaya penanggulangan pemasungan ODGJ khususnya pada masyarakat yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan jiwa, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ. Upaya penanggulangan tindakan pemasungan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (jalur penal) dan diluar hukum pidana (jalur non penal) dengan mencegah tindakan pemasungan memperhatikan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ dengan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.