Show simple item record

dc.contributor.advisorEFENDI, A'an
dc.contributor.advisorSOETIJONO, Rachmad
dc.contributor.authorLAILIYA, Siyamul
dc.date.accessioned2019-11-15T01:16:28Z
dc.date.available2019-11-15T01:16:28Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94355
dc.description.abstractMetode yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisan penulis dalam penulisan skripsi ini analis yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan prespektif berdasarkan argumentasi yang dibangun didalam kesimpulan. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu yang Pertama, pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengontrolan terhadap para pemegang izin usaha yang izinnya di keluarkan oleh pihak yang berwenan. Kedua, penegakan hukum administarsi terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengendalian terhadap izin usaha dalam bidang pertambangan agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini yaitu, pengawasan izin usaha pertambangan berdasarkan UUPPLH bentuk pengawasnya adalah pengendalian dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi. Kedua, pemberian sanksi administrasi berdasarkan UUPPLH didalam izin usaha pertambangan sanksi yang diberikan yaitu berupa, pengehentian produksi sementara, pemindahan sarana produk, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries15071010285;
dc.subjectHukum Administrasien_US
dc.subjectIzin Usahaen_US
dc.titlePenegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidupen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record