Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Tindakan Korupsi (Studi Kasus Putusan PTUN Nomer 19/G/2017/PTUN.MKS)

dc.contributor.advisor	SUDARYANTO, Totok
dc.contributor.advisor	INDRAYATI, Rosita
dc.contributor.author	PERTIWI, Permata Bela
dc.date.accessioned	2019-10-11T08:37:20Z
dc.date.available	2019-10-11T08:37:20Z
dc.date.issued	2019-10-11
dc.identifier.nim	150710101276
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93460
dc.description.abstract	Penggugat merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Soppeng karena isinya dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d dan tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Otonomi Daerah Nomor 356/3876/OTDA maka tindakan tergugat dinyatakan masuk ke dalam kategori bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	Pegawai Negeri Sipil Atas	en_US
dc.title	Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Tindakan Korupsi (Studi Kasus Putusan PTUN Nomer 19/G/2017/PTUN.MKS)	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US