Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme di Indonesia

Abstract

Meskipun akar radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja tanpa memandang keadaan geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup kemungkinan masuknya orang asing untuk membawa pengaruh-pengaruh yang membahayakan keamanan negara. Gerakan-gerakan organisasi radikal utamanya yang mengatasnamakan agama Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diminati untuk dijadikan sasaran perluasan ajaran-ajaran radikalisme. Dengan demikian, penting bagi pemerintah Indonesia melakukan proteksi di dalam lalu-lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan negara, utamanya setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan perlu diperketat guna menghadapi potensi-potensi buruk yang tidak dihendaki tersebut. Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Bagaimanakah pengaturan tentang pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan pengendalian radikalisme di Indonesia ? dan (2) Bagaimana akibat hukum pengawasan keimigrasian terhadap pengendalian radikalisme di Indonesia ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Peran pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan peran masyarakat diperlukan secara aktif dalam menekan terjadi faham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme serta lembaga pendidikan yang harus berperan aktif melalui pembangunan karakter secara aktif. Kedua, Dalam menghadapi implikasi dari kebijakan bebas visa kunjungan, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan cara : Pengawasan secara admisnitratif, yaitu : (1) Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait; (2) Saat masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal, tiket kembali; dan (3) Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait. Pengawasan lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing. Saran yang diberikan bahwa, radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dalam politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, berpotensi besar sebagai tujuan persebaran paham radikal dan ideologi terorisme. Guna menghadapi segala dampak negatif yang ditimbulkan melalui penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, keimigrasian memperketat pengawasannya dengan menerbitkan instrumen-instrumen khusus di bidang pengawasan. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia