ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Putusan Nomor : 2008/K/Pid.Sus/2016)

Abstract

Masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung atau berasal dari bahan tertentu yang secara syariah mengandung unsur bahan tidak halal dan tidak lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan pengaturan izin edar terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung atau berasal dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol. Contoh kasus yang penulis analisis yaitu berdasarkan Putusan Nomor 2008/K/Pid.Sus/2016. Putusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, Pertama adalah apakah tepat pertimbangan hakim MA yang menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 196 UU Kesehatan dalam Putusan No 2008/K/Pid.Sus/2016? Permasalahan kedua adalah apakah saksi yang bekerja di apotek dapat dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam UU Kesehatan? Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan. Kesimpulan Pertama, bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 2008/K/Pid.Sus/2016 tidak tepat, karena terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dengan amar putusan sehingga mengakibatkan putusan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, atas ketidaksesuaian tersebut maka dapat dijadikan sebagai novum oleh terdakwa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).Kedua, Terhadap saksi F dan saksi A yang bertugas meracik obat, mengemas ulang, memberikan obat ke pasien serta menyiapkan pesanan produk kosmetik di apotik, apabila ia memiliki surat izin berpraktik dalam pekerjaan kefarmasian maka ia tidak dapat diduga melakukan tindak pidana, namun apabila saksi atau pekerja tersebut tidak memiliki surat izin praktik pekerjaan kefarmasian maka ia dapat melanggar ketentuan Pasal 198 UU Kesehatan. Saran dari penulis yaitu Pertama, Majelis Hakim dalam menyatakan amar putusan tingkat kasasi guna memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa seyogianya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, agar terjadi kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Kedua, Kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap apotek agar melakukan tugasnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjaminnya kesehatan serta keselamatan masyarakat.