Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017)

Abstract

Desa merupakan tingkat struktur pemerintahan paling rendah yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini desa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa telah diberi kewenangan lebih untuk mengatur dan membangun desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Dari segi pendanaan desa juga telah mendapatkan dana yang cukup besar dari berbagai sumber seperti DD, ADD, dana restribusi hasil pajak dan pendapatan asli yang dimiliki oleh desa. apabila semua itu dijumlahkan maka jumlahnya cukup besar. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang didapat oleh pemerintah desa yang berasal dari APBD kabupten. Dana ADD diperuntukkan sebagai dana operasional pemerintah desa dan pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Wonoasri. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti pada Desa Wonoasri yang dikabarkan oleh media Radar Jember pada tanggal 15-10-2016 dengan headline “Wonoasri, Desa Pertama di Jember dengan Transparansi Publik”. Peneliti tertarik tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri dalam mengelola keuangan khususnya dalam mengelola ADD pada tahun anggararan 2017. Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas ini juga karena telah banyaknya kasus penyelewengan keuangan desa oleh beberapa oknum pemerintah desa dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember terjadi penyelewengan dana ADD pada tahun anggaran 2014 dan 2015, DD 2015, Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) 2013,2014,2015, dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 yang diduga fiktif. Di Desa Wringintelu oknum kepala desa yang berinisial SB melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menyelewengkan keuangan desa untuk memperkaya diri sendiri. Beberapa contoh kasus penyelewengan membuktikan bahwa asas transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk ditegakkan. Semakin transparan dan baiknya akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik begitu pula terkait dengan pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan bagaimana transpaansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri kecamatan Tempurejo dalam mengelola ADD pada anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Wonoasri dalam mengelola ADD tahun anggran 2017. Fokus penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh pemerintah desa Wonoasri untuk melaksanakan asas transparan dan asas akuntabilitas baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat desa selaku pemberi amanah kepada unsur pemerintah desa untuk mengelola sumber pendapatan desa termasuk mengelola ADD. Teknik pengumpulan data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah mengelola keuangan desa terutama ADD dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Desa Wonoasri menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Mulai dari awal yaitu tahap perencanaan pemerintah Desa Wonoasri telah bersinergi dengan Badan Perwakilan Desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sehingga masyarakat dapat mengaspirasikan keinginannya secara langsung. Begitu pula pada tahap pelaksanaan masyarakat dalam beberapa kegiatan dilibatkan dalam pembangunan sebagai pekerja dan juga masyarakat dapat memantau secara langsung pekerjaan dari pembangunan karena lokasi pembangunan berada di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat desa dapat melihat langsung proses pembangunan. Untuk proses pertanggungjawaban pemerintah desa memaparkn semua yang telah dilakukan kepada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat dalam forum rapat pertanggungjawaban kepala desa tentang APBDes yang dilakukan pada akhir periode anggaran. Dalam forum tersebut terjadi pembahasan panjang karena akan dilakukan evaluasi secara detail setiap laporan realisasi program yang dijalankan oleh pemerintah desa oleh BPD. BPD akan melihat antara laporan dengan kenyataannya di lapangan serta meminta tanggapan masyarakat terhadap program yang telah direalisasikan serta dievaluasi apakah realisasi program kerja sesuai dengan rencana yng telah ditetapkan sebelumnya. Begitu laporan terhadap BPD dianggap telah selesai dan evaluiasi telah diterima maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan kepada bupati melalui pemerintah Kecamatan Tempurejo dan akan dilakukan verivikasi berkas oleh pihak kecamatan yang disebut dengan tim TFK. Setelah berkas dan seluruh persyaratan dianggap lengkap maka akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan laporan pertanggungjawaban dari desa lain se Kecamatan Tempurejo. begitulah cara pemerintah desa untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD pada tahun anggaran 2017.