Show simple item record

dc.contributor.advisorS.H., Samsudi, M.H.
dc.contributor.advisorPrihatmini, Sapti S.H., M.H.
dc.contributor.authorRenita Husnaini, HAJAR
dc.date.accessioned2019-08-26T04:12:48Z
dc.date.available2019-08-26T04:12:48Z
dc.date.issued2019-08-26
dc.identifier.nimNIM150710101436
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92164
dc.description.abstractKasus mengenai kejahatan seksual di Indonesia akhir-akhir ini semakin tidak terkontrol terutama yang menimpa anak sehingga hal ini yang menjadi faktor adanya perubahan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perlindung anak yaitu UUPA Nomor 23 tahun 2002 yang menjadi UUPA Nomor 35 tahun 2014. Perbedaan ini yang terjadi pada batas minimal pemidanaan dan batas maksimum denda yang dijatuhkan kepada pekalu kejahatan terhadap anak yang bertujan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini tentu berkaitan dengan penggunaan pemberatan pidana apabila pelaku melakukan perbuatan secara berlanjut serta pertimbangan hakim. Maka penulis mengambil 2 pokok permasalahan yang diangkat yaitu (1) apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan berlanjut terdakwa (2) apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002en_US
dc.language.isoiden_US
dc.relation.ispartofseries150710101436;
dc.subjectkejahatan seksualen_US
dc.subjectperlindung anaken_US
dc.subjectUUPA Nomor 23 tahun 2002en_US
dc.subjectUUPA Nomor 35 tahun 2014en_US
dc.titleanalisis yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut (putusan nomor : 110/PID.SUS/2015/PN.SKG)en_US
dc.typeUndergraduat Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record