| dc.description.abstract | Pada zaman sekarang ini seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin marak pula terjadinya kejahatan dimana-mana, salah satunya semakin berkembang tata cara berjudi yang sudah berbentuk perjudian online. Di Indonesia sendiri sudah lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perjudian online tersebut, namun dalam prakteknya masih banyak jaksa penuntut umum dan hakim masih menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP untuk menjerat pelaku perjudian online tersebut sedangkan sudah ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang itu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu contoh yang diambil adalah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1984/Pid.B/2018/PN. Sby. Dalam perkara ini penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sedangkan seharusnya jika melihat fakta yang terjadi di persidangan dan berdasarkan alat bukti yang ada perbuatan terdakwa tergolong dalam tindak pidana perjudian online. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalis apakah aturan hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1984/Pid.B/2018/PN. Sby. telah sesuai atau tidak dalam peraturan perundang-undangan, selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisis apakah hakim dapat menjatuhkan pidana yang berbeda jika terdapat kesalahan dalam surat dakwaan terkait penerapan pasal yang digunakan oleh penuntut umum.
Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1984/Pid.B/2018/PN. Sby. yang dibuat oleh Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis kewenangan hakim dapat menjatuhkan ketentuan pidana yang berbeda dengan Surat Dakwaan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku- buku hukum, jurnal hukum, teori ahli kemudian melakukan analisa bahan hukum. | en_US |
