“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pekerja Dibawah Umur” Criminal Law Policy on Child Protection from Child Exploitation

Abstract

Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, salah satunya perlindungan dari eksploitasi anak dibawah umur. Salah satu pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu orang tua, namun ironisnya eksploitasi anak di bawah umur dipermudah dengan adanya pengaturan diperbolehkannya anak bekerja yang dimintakan oleh orang tua sebagaimana diatur dalam 69 ayat (1) huruf b Sementara di sisi lain, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah eksploitasi di bawah umur sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama, pertentangan antara Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan kedua, kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 69 ayat (2 ) huruf b UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari pekerja di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yang mengatur terkait pekerja anak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak yang mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam dispensasi kerja orang tua dapat mengajukan permohonan agar anak dapat bekerja. Sementara dalam UU Perlindungan Anak orang tua berkewajiban mencegah eksploitasi anak secara ekonomi karena mempkerjakan anak dibawah umur merupakan tindakan yang berbahaya dan melanggar hak-hak anak. Perlindungan anak terhadap eksploitasi di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak saat ini belum diatur secara tegas dan komperehensif. Di samping itu, upaya kriminalisasi Ketenagakerjaan di bawah umur tidak dilakukan karena belum memenuhi kriteria, karakteristik, dan prinsip hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu negara harus mengambil semua langkah baik legislatif, administratif, sosial, maupun pendidikan untuk menciptakan perlindungan hukum atas anak serta perlunya jaksa penuntut umum sebagai wakil negara untuk menjuntokan ketentuan pidana pasal 185 UU Ketenagakerjaan untuk memberikan segi preventif yaitu hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususunya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.