Keterlibatan UNDP dalam Penanganan Korupsi di Negara Berkembang: Studi Kasus Negara Nepal

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan yang multidimensi dan memberikan dampak yang masif bagi perekonomian suatu bangsa. Pandangan tersebut kemudian mendorong PBB menginiasiasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 untuk membahas lebih mendalam isu korupsi dengan negara anggota. PBB memandatkan hasil UNCAC kepada United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) untuk mendampingi negara-negara anggota mengimplementasikan hasil konvensi tersebut. Pada tahun 2008, salah satu badan PBB meluncurkan sebuah program penanganan korupsi bernama Global Thematic Programme on Anti-Corruption for Development Effectivenes (PACDE). PACDE merupakan program milik UNDP yang dikenalkan kepada publik sebagai program jangka menengah yang dimulai dari tahun 2008 hingga 2013. Keterlibatan UNDP dalam penanganan korupsi tidak hanya berhenti pada PACDE, pada tahun 2014 UNDP kembali mengeluarkan program tematik dengan nama Global Anti-Corruption Initiative (GAIN). Keseriusan UNDP dalam menangani korupsi menjadi suatu anomali yang menarik diteliti, karena pada faktanya sudah terdapat badan PBB yang sebelumnya sudah dimandatkan untuk memberantas korupsi di negara anggota, yaitu UNODC. Untuk memfokuskan pembahasan, penelitian ini menggunakan Negara Nepal sebagai studi kasus. Hal tersebut dikarenakan Nepal merupakan negara yang menjadi target pada kedua program penaangangan korupsi milik UNDP. Dengan kondisi yang demikian akan mempermudah proses penelitian untuk melihat bentuk keterlibatan UNDP melalui program penanganan korupsinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk keterlibatan UNDP dalam penanganan korupsi; dan tujuan selanjutnya adalah untuk melihat dan memahami secara mendalam bentuk penanganan korupsi yang dilakukan UNDP melalui programnya di Nepal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku, laporan dari UNDP, data dan indeks dari Transparency International, jurnal dan skripsi, serta media dari situs internet. Analisis yang digunakan adalah deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UNDP dan UNODC memiliki hubungan yang jelas, dimana UNDP berperan sebagai supporting system dalam upaya UNODC dalam menginternalisasikan UNCAC. Bentuk keterlibatan UNDP dalam penanganan korupsi di Nepal adalah melakukan pengenalan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai bentuk dan dampak korupsi serta nilai-nilai UNCAC untuk membangun sistem yang antikorupsi di Nepal. Secara teoritis langkah UNDP adalah untuk melakukan perubahan institusi dalam pemerintahan di Nepal. Dimana PACDE merupakan Fase Variation atau mutasi nilai, yaitu proses pengenalan nilai antikorupsi pada sistem pemerintahan Nepal. Sedangkan GAIN merupakan Fase Selection, yaitu proses dimana nilai tersebut mulai dikomunikasikan untuk dimasukkan kedalam sistem pemerintahan Nepal.