Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Hak dan Kewajiban Dalam Transaksi Ecommerce Produk Kosmetik Merek Hn

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang ada menuntut kita untuk semakin berkembang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan jual beli di media internet menggunakan facebook, aplikasi belanja online atau handphone sebagai alat pemasarannya., penulis menemukan fakta kasus yang terjadi dikota Jember pada tahun 2017, konsumen yang bernama shelly membeli suatu produk kosmetik merek HN di salah satu online shop. Shelly berbelanja online melalui facebook, pada beranda facebook online shop tersebut memaparkan bahwa produk kosmetik HN yang dia jual memiliki banyak fungsi dan barangnya original dan lulus BPOM. kosemetik tersebut di jual dengan harga yang murah, sehingga shelly tertarik untuk membelinya. Shelly melakuakn transaksi jual beli dengan mentransfer sejumlah uang kepada online shop tersebut, tetapi barang yang dibeli oleh shelly tidak datang (tidak dikirim), sehingga shelly mengalami kerugian atas sejumlah uang yang dia transfer. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Hak dan Kewajiban Dalam Transaksi Ecommerce Produk Kosmetik Merek HN”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, apakah transaksi ecommerce sudah memenuhi asas-asas dan syarat sahnya perjanjian , Bagaimana akibat hukum barang yang ridak dikirim oleh penjual, Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam transaksi ecommerce. Tujuan dari penelitian yaitu, mengetahui dan memahami jual beli secara online apakah sudah memenuhi asas-asas dan syarat sahnya perjanjian, mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum barang yang tidak dikirim oleh penjual, mengetahui dan memahami upaya penyelesaian apa yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam transaksi ecommerce. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan yuridis normatif, yang mengkaji kaidah-kaidah atau normanorma

dalam hukum positif. Sehubungan dengan penelitian yuridis normatif, dilakukan pengkajian berbagai aturan hukum yang bersifat formiil seperti undangundang,

literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan akibat hukum tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam transaksi ecommerce produk kosmetik. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan

dan pendekatan konseptual. Penulis mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang di gunakan dalam memecahkan isu yang dihadapi serta mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas hukum yang relavan dengan kasus tersebut. Sumber datanya menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder. Pengumpulan datanya dengan mengkaji buku hukum keperdataan,buku transaksi elektronik, Undang-undang, serta jurnal hukum. Analisa deskriptif normatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran singkar mengenai masalah tersebut yang di uji dengan norma-norma dan kaidah hukum. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan tentang, Pertama, Jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, pengertian jual beli online, dan prinsip jual beli online. Kedua, menguraikan mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, dan hak dan kewajiban penjual. Ketiga, pengertian perbuatan hukum, dan pengertian akibat hukum. Pembahasan dalam skripsi ini yang Pertama, transaksi ecommerce sudah memenuhi asas-asas dan syarat sahnya perjanjian. Penulis mengkaji ketentuan asas-asas dan syrata sahnya perjanjian menurut kuhperdata dan uu ite, pendapat para ahli hukum. Kedua, Akibat hukum barang yang di perjual belikan tidak dikirim oleh penjual Penulis mengkaji ketentuan kuhperdata,uu ite, yang berisi akibat hukum apabila barang tidak dikirim dalam jual beli, pendapat para ahli hukum. Ketiga, Upaya peyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam transaksi ecommerce, yang terdiri dari penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi.. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut: Pertama, Jual beli secara online sudah memnuhi asas-asas dan syarat sahnya perjanjian yaitu, perjanjian jual beli barang secara online itu sudah memenuhi asas-asas dan syarat sahnya perjanjian mengacu pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya perjanjian jual beli barang secara konvensional. Kedua, Akibat hukum barang yang di perjual belikan tidak dikirim oleh penjual yaitu, pelaku usaha (penjual) dapat dituntut pertanggung jawaban dalam transaksi transaksi ecommerce, Apalagi produk yang ditransaksikan tidak dikirim oleh penjual. Bahwa konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik dengan pelaku usaha atau penjual yang berdomisili di Indonesia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1480 KUHPerdata. Ketiga, Upaya peyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam transaksi ecommerce yaitu Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan yang dapat ditempuh melalui melalui jalur pengadilan atau litigasi dan jalur di luar pengadilan atau non litigasi. Pihak yang melakukan proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat melalui cara musyawarah degan cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, atau dapat melalui jalur pengadilan atau litigasi tetapi sebelum itu dilakukan tidak menuntut kemungkina penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan melalui proses perdamai.