KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan terhadap suatu daerah. Salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember adalah parkir berlangganan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Parkir Berlangganan. Dengan adanya perolehan dana yang cukup besar dari parkir berlangganan, pendistribusian dana ke sektor-sektor sosial kemasyarakatan hendaknya lebih di intensifkan, hal ini agar masyarakat merasakan wujud nyata dari perolehan pakir berlangganan. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami kendala di lapangan terutama pada petugas parkir sebagai pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Pengguna parkir merasa resah karena adanya petugas parkir yang masih memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu (1) Bagaimanakah mekanisme penarikan retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2009 ? (2) Bagaimanakah kendala dan solusi penarikan retribusi parkir di Kabupaten Jember? dan (3) Apakah penarikan retribusi parkir menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2009 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara bidang Otonomi Daerah terkait mekanisme penarikan retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2009. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach)