Show simple item record

dc.contributor.advisorSAMSUDI
dc.contributor.advisorPRIHATIN, Dodik
dc.contributor.authorRACHMAWATI, Restu Dyah
dc.date.accessioned2018-11-22T00:39:30Z
dc.date.available2018-11-22T00:39:30Z
dc.date.issued2018-11-22
dc.identifier.nimNIM140710101362
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88359
dc.description.abstractTujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr. dengan perbuatan terdakwa dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach)yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau bukubuku hukum. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah pertama, Surat dakwaan berbentuk tunggal yang disusun oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena penggunaan dakwaan tunggal salah satu syaratnya adalah apabila penuntut umum yakin bahwa hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal pada kasus yang dianalisis terdapat dua tindak pidana yaitu pencurian dan penadahan, seharusnya lebih tepat digunakan dakwaan berbentuk kumulatif karena tindak pidana yang di lakukan berdiri sendiri serta tidak ada sangkut pautnya satu sama lain dengan terdakwa yang sama. Kedua, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena faktanya tuduhan dilaporkan atas kasus pencurian, jika di kaitkan dengan konteks penjatuhan pidana maka sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Sebenarnya pemidanaan dalam kasus ini menganut asas absorpsi yaitu diambil sanksi yang terberat dari perbuatan terdakwa.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.relation.ispartofseries140710101362;
dc.subjectPUTUSAN PEMIDANAANen_US
dc.subjectPIDANA PENADAHANen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penadahan (Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/Pn.Jmr)en_US
dc.typeUndergraduat Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record