Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)

Abstract

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Anak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat membuat Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus cermat dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan memutus perkara dengan tepat sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum. Penulis tertarik untuk menganalisis salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg. Dalam putusan tersebut terdakwa Anak I dijatuhi hukuman dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal jika melihat dari perbuatan terdakwa Anak I dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak lebih tepat dijatuhi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bagi Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. Kedua, apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan tujuan pemidanaan bagi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan koseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapupun kesimpulan yang pertama yaitu bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg yang menyatakan terdakwa Anak I melakukan tindak pidana “tanpa hak secara melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I memenuhi klasifikasi penyalah guna narkotika sebagaimana ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah setiap penyalah guna, narkotika Golongan I, bagi diri sendiri. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan.Kesimpulan kedua yaitu bahwa Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Anak. Selain karena salah didalam menentukan pasal yang dijatuhkan, akibat dari kesalahan pasal yang dijatuhkan itu menyebabkan pemidanaannya juga tidak tepat. Sehingga jika mengacu bahwa Anak harus dilindungi meskipun dia sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena pidana penjara bagi Anak merupakan alternatif terakhir, dengan dipidananya terdakwa Anak I akan memberikan dampak negatif terhadap Anak. Saran dari Penulis adalah berdasarkan perkara a quo seharusnya Hakim benar-benar memperhatikan kesesuaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak I. Dan juga seharusnya Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Serta, memberikan perintah rehabilitasi terhadap terdakwa Anak I, agar ketika kembali ke masyarakat terdakwa Anak I diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.