ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)

Abstract

Pada masa sekarang, perceraian bukanlah hal yang jarang terjadi. Bahkan masalah kecilpun, dapat berujung pada perceraian. Padahal sebenarnya perceraian adalah solusi terakhir. Setelah mereka bercerai, malah justru akan muncul permasalahan yang lain yaitu masalah hak asuh anak. Mereka sama-sama merasa lebih berhak untuk mengasuh anak mereka sendiri, tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan anak. Memang ada pandangan yang menyatakan orang bisa hidup lebih bahagia setelah bercerai. Bahwa perceraian bukan akhir kehidupan suami istri. Namun, orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan akibat ayah ibunya berpisah. Skripsi ini merupakan suatu analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg. yang terdapat masalah tentang banding atas hadlanah terhadap seorang ibu yang diindikasikan tidak patut untuk mendapatkan hak asuh anak karena perbuatannya. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus yaitu untuk menjawab apa yang menjadi rumusan permasalahan, mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menyelesaikan perkara No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg tentang hadlanah dan pengaturan hak waris anak korban perceraian menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approuch), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan xiii dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Berdasarkan dari hasil yang didapatkan di dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendasari Majelis Hakim untuk membatalkan hak ibu atas hadlanah dan menyerahkan hak tersebut pada ayah adalah karena Majelis Hakim menganggap terbanding sebagai istri yang nusyuz, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sikap dan kelakuan terbanding yang tidak baik yang dapat berpengaruh buruk pada si anak, serta Majelis Hakim menempatkan anak untuk diasuh orang tuanya/ salah satunya demi memperoleh kehidupan yang layak dan lebih baik. Dan tidak menggugurkan anak korban perceraian untuk berhak mendapatkan waris karena merupakan nasab dari ayah dan ibu kandungnya. Dalam skripsi ini penulis memberikan saran melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 10, hendaknya anak diberikan kesempatan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Selain itu hendaknya pemerintah lebih memberikan perlindungan atas hak waris pada anak korban perceraian apabila suatu hari nanti anak tersebut sudah lama tidak bersama salah satu/ kedua orang tuanya. Dan apabila ahli waris tetap tidak mendapatkan hak warisnya dapat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama.