Analisis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Sebagai Anggota Partai Politik

Abstract

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan.1 Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan bangsa, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya harus netral dari golongan lain. Hal ini sesuai dengan asas netralitas yang tercantum pada Pasal 2 huruf f UU ASN yang menyebutkan salah satu dari asas tersebut adalah asas netralitas, penjelasan dari asas tersebut yaitu “bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun”. Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari Partai Politik agar tidak menyalahi asas netralitas. Selain itu kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang harus netral dijelaskan di Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menyatakan bahwa “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Permasalahan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua hal yaitu : Pertama, Bagaimanakah regulasi yang mengatur larangan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota Partai Politik. Kedua, Apakah larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Tujuan Penelitian Skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : Pertama, Dalam regulasi larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik tersebut belum ada yang menyebutkan larangan PNS ikut membantu dalam kegiatan politik praktis. Oleh sebab itu, aturan tentang larangan PNS dalam kegiatan politik praktis perlu dipertegas lagi seperti misalnya PNS ikut mengantarkan calon kepala daerah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau PNS ikut membantu bakti sosial yang acaranya diselenggarakan oleh salah satu parpol, apabila aturan tersebut dibuat maka PNS sulit terpengaruh dari golongan lain dan dapat mencegah PNS melakukan kegiatan politik praktis. Kedua, Larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Dikatakan demikian karena Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan warga sipil biasa, Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk melakukan pelayanan publik. Untuk dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan adil, maka diperlukan netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pelarangan berpolitik dan melakukan aktivitas dalam politik diatur dan dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan dijelaskan pada Pasal 28 huruf J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk pada aturan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Saran dari skripsi ini yaitu : Bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini, pembatasan terhadap Pegawai Negeri Sipil agar tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik dan berpolitik pasif dalam kegiatan-kegiatan politik maka hendaknya diatur dalam Undang-undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah