PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR

Abstract

Dalam rangka pemenuhan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disahkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi terkait dengan otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan berbagai keragaman dalam masing-masing wilayahnya, sehingga tidak dimungkinkan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah, yang terbagi atas pemerintahan daerah provinsi dengan gubernur sebagai kepala daerah serta pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan bupati/walikota sebagai kepala daerahnya.