PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg )

Abstract

Pembangunan di bidang ekonomi, termasuk sektor industri berkewajiban menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, Pasal 20 Ayat (2), (3) UU PPLH secara garis besar menegaskan bahwa setiap orang yang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup disyaratkan untuk memenuhi baku mutu lingkungan hidup (diantaranya baku mutu air limbah) dan mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang disertai semakin berkembangnya korporasi-korporasi raksasa dalam rangka menopang kebutuhan manusia, muncul adanya fakta perilaku korporasi yang cenderung mengejar keuntungan dan mengabaikan etika sebagai korporasi karena yakni melakukan tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah. Ironisnya, walaupun UU PPLH secara tegas telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungkan, namun dalam praktik putusan pengadilan tidak sedikit yang hanya fokus memidana pengurusnya, padahal Pasal 116 UU PPLH secara rinci merumuskan tentang kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi berikut model-model pertanggungjawaban pidana.