Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance

Abstract

Terdapat dua isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu hakikat hak atas informasi publik dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas informasi publik di Indonesia. Kajian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundangundangan

dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Informasi publik merupakan konsekuensi logis adanya kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahannya kepada warga negara sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan terjaminnya akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik melalui pennyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik sehingga dengan demikian prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai hak konstitusional warga negara, secara a contrario pemenuhan informasi publik menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan padangan ini, pemenuhan hak atas informasi publik tersebut tidak hanya dilakukan sekedar untuk gugur kewajiban, akan tetapi substansinya harus benar dan diberikan secara terbuka dan jujur pula. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan informasi publik yang dilakukan secara terbuka dan jujur akan berkontribusi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).