KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

dc.contributor.advisor	Jayus
dc.contributor.advisor	Rachmad S, Iwan
dc.contributor.author	PUSPITASARI, METI
dc.date.accessioned	2018-04-16T06:53:26Z
dc.date.available	2018-04-16T06:53:26Z
dc.date.issued	2018-04-16
dc.identifier.nim	030710101299
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85365
dc.description.abstract	Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya dihapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan diskriminatif; (2). Setiap lembaga negara seharusnya membatasi diri masing-masing untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu di luar ketentuan konstitusi demi terlaksananya polar hubungan cheks and balances antar lembaga negara; (3). Perlu dibuat aturan yang mengatur secara terperinci dan tegas mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak (subyek hukum) dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	MAHKAMAH AGUNG	en_US
dc.subject	SENGKETA KEWENANGAN	en_US
dc.subject	LEMBAGA NEGARA	en_US
dc.subject	UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003	en_US
dc.subject	MAHKAMAH KONSTITUSI	en_US
dc.title	KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US