PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KADALUARSA YANG DIDAUR ULANG BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, karena pada dasarnya konsumen memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha baik itu hak yang bersifat universal maupun spesifik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak sebagai konsumen dan pelaku usaha yang berbuat kesalahan, membuat kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Hal ini tidak terlepas dari adanya masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan kadaluwarsa yang didaur ulang. Dimana konsumen berhak mendapatkan hak-haknya, baik secara moral maupun ekonomi. Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian setelah mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha, dengan memeberikan bukti yang cukup jelas mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa yang didaur ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk jawab pelaku usaha atas produk kadaluarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluwarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi produk olahannya tersebut; untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.