KINERJA DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Abstract

Keberadaan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.