PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUPXIV/ 2016)

Abstract

Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) yang mengundang perdebatan akademis dan menarik untuk didiskusikan. Selain itu, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilukada adalah Pertama, dengan Pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah. Setiap permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Salah satu syarat prosedural yang harus dipenuhi yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilhan kepala daerah. Objek permohonan dalam perkara permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, karena ada ketidakpastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016), Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUPXIV/ 2016 dan apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera. Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahakamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum serta mengetahui dan memahami bentuk akibat hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum.2 Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum terhadap pokok permasalahan yang berkembang dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum.3 Kesimpulan dari penulisan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Saran dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat yang dimiliki. Sebagaimana tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang.