ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/P.A. WSP)

dc.contributor.advisor	Sofjan, Rusbandi
dc.contributor.advisor	Sriono, Edy
dc.contributor.author	Waluyo, Agus
dc.date.accessioned	2017-11-30T02:15:12Z
dc.date.available	2017-11-30T02:15:12Z
dc.date.issued	2017-11-30
dc.identifier.nim	nim 990710101257
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83489
dc.description.abstract	Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka pejabat dianggap tidak menanggapi dan menolak ijin permohonan talak dari pemohon. Bagi pihak Pengadilan Agama tetap memproses perkara tersebut dengan didasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun pihak pemohon belum memperoleh ijin dari atasan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	Analisis Yuridis Tentang Ijin Gugatan Cerai Talak	en_US
dc.title	ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/P.A. WSP)	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US