| dc.description.abstract | Pada masa pemerintahan Jokowi, level penanganan kasus foreign illegal
fishing berubah pada level ancaman yang membutuhkan legitimasi untuk
dilakukan tindakan-tindakan khusus. Dalam kajian sekuritisasi, upaya penanganan
foreign illegal fishing pada masa pemerintahan Jokowi dapat dikatakan sebagai
upaya sekuritisasi. Foreign illegal fishing dikonstruksikan sebagai ancaman yang
dapat menyerang sumber daya alam serta kedaulatan negara sebagai referrent
object. Pelaku dalam penanganan kasus tersebut merupakan aktor sekuritisasi
yang mempunyai peran dan kunci dalam keberhasilan proses sekuritisasi.
Upaya sekuritisasi foreign illegal fishing di Indonesia tersebut juga tidak
terlepas dari beberapa lembaga pemerintah Indonesia dalam proses securitizing
move. Beberapa aktor sekuritisasi yang berpengaruh yaitu Presiden, Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kemenko Kemaritiman
RI, serta instasi militer seperti Satgas 115. Berdasarkan pada hasil tabel frekuensi
menunjukkan bahwa aktor sekuritisasi yang paling sering melakukan speech act
dalam mengkampanyekan upaya penanganan foreign illegal fishing ialah
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis
KKP sebagai salah satu ujung tombak untuk isu-isu perikanan di Indonesia. | en_US |
