Kebijakan Penetapan Tarif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Suatu Studi Di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo)

Abstract

Mengamati dari hasil penelitian penulis baik yang di dapat dari dokumen maupun dari wawancara yang kemudian secara sederhana disimpulkan diatas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi kebijakan yang bisa penulis sampaikan. 1. Dalam kebijakan penetapan tarif ini Pemerintah kabupaten diharapkan bisa membuat masyarakat merasa mendapatkan keadilan dalam penetapan tarif ljin Mendirikan Bangunan yang pada akhirnya akan mendapat reaksi yang positif untuk meningkatkan pendapatan Peinerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan. 2. Dari kelas bangunan yang mengajukan Ijin untuk kelas VII masih minim yang mengajukan Ijin, kelas ini mengatur tentang perubahan dan pembongkaran bangunan, dimana pekerjaan ini banyak dilakukan oleh bangunan di kawasan perumahan yang bertujuan untuk merubah atau merenovasi model standart dari pihak pengembang atau kontraktor. Maka pihak Dinas Perijinan dan pihak terkait harus lebih ketat dalam pengawasan dengan bekerja sama instansi lain melalui sweeping dan lainnya.