INTENSI PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI KESEHATAN DI UNIVERSITAS JEMBER DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Abstract

WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Kemenkes RI, 2011). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyebutkan bahwa jumlah perokok usia 15 tahun keatas di Indonesia cenderung meningkat, berdasarkan Riskesdas 2007 sebesar 34,2% , Riskesdas 2010 sebesar 34,7% dan Riskesdas 2013 sebesar 36,3%. Oleh karena itu perlu strategi dan kebijakan pengendalian rokok, salah satunya melalui mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok ataupun produk tembakau Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang pedoman pelaksanaan KTR menyatakan bahwa KTR mencakup semua fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, universitas, transportasi, kantor-kantor pelayanan pabrik, tempat hiburan, restoran dan hotel. Berdasarkan peraturan tersebut Universitas Jember merupakan salah satu tempat yang harus melaksanakan KTR, namun sampai saat ini hanya Fakultas Kesehatan Masyarakat yang memiliki kebijakan KTR di lingkungan kampus. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pimpinan. Para pimpinan fakultas dan program studi kesehatan di Universitas Jember harus memiliki intensi yang kuat dalam melaksanakan KTR di masing-masing fakultas. Tujuan penelitian ini menganalisis intensi pimpinan fakultas dan program studi kesehatan di Universitas Jember dalam pelaksanaan KTR. Intensi tersebut merupakan hal yang mengindikasikan seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan oleh pimpinan fakultas dan program studi kesehatan di Universitas Jember untuk melaksanakan KTR. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa seluruh pimpinan fakultas dan program studi kesehatan di Univeritas Jember memiliki sikap, norma subjektif dan pengendalian perilaku yang mendukung dalam pelaksanaan KTR di masingmasing tempat yang dipimpin. Namun terdapat aspek pengendalian perilaku internal pimpinan yang kurang tepat yaitu pengetahuan tentang KTR. Seluruh pimpinan kurang tepat dalam mendefinisikan KTR sehingga akan mempengaruhi batasan peraturan KTR yang akan dilaksanakan. Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa sebagian pimpinan fakultas dan program studi kesehatan memiliki intensi dalam pelaksanaan KTR dan sebagian lainnya tidak memiliki intensi dalam pelaksanaan KTR di fakultas yang dipimpin. Pimpinan yang memiliki intensi dalam pelaksanaan KTR berpandangan bahwa KTR penting dilaksanakan, memiliki dampak posistif bagi seluruh warga fakultas, sesuai dengan tujuan pendidikan fakultas yang bergerak di bidang kesehatan dan dapat diterapkan di fakultas tersebut. Sedangkan pimpinan yang tidak memiliki intensi dalam pelaksanaan KTR di fakultas yang dipimpin berpandangan bahwa KTR belum dibutuhkan karena warga fakultas telah sadar tidak merokok tanpa peraturan yang terikat, KTR bersifaf memaksa dan akan menimbulkan perubahan perilaku yang terpaksa dan tidak berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan kepada pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebaiknya Fakultas dan Program Studi Kesehatan beserta Rektorat Universitas Jember melakukan evaluasi terhadap peraturan merokok di fakultas dan program studi masing-masing untuk dijadikan acuan dalam rencana pelaksanaan KTR di masing-masing fakultas dan program studi serta di lingkungan kampus Universitas Jember. Selain itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk membuat peraturan daerah tentang KTR di lingkungan pendidikan dan tempat-tempat lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.