Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo

Abstract

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kabupaten / Kota Layak Anak memiliki 31 indikator yang tertuang dalam indikator umum dan 5 klaster, yaitu klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni dan Budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan James Anderson dan Edward A. Suchman untuk menganalisa ketercapaian indikator pemenuhan hak anak dalam Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Situbondo. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam skripsi ini, setelah memperhatikan teori dan data yang didapat kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan teori yang digunakan diatas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan kebijakan terkait pemenuhan indikator dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Peneliti dalam menganalisa ketercapaian indikator melalui enam langkah dalam evaluasi kebijakan dengan hasil sebagai berikut: 1) Identifikasi tujuan program, upaya SKPD terkait untuk menentukan dan menetapkan ketercapaian indikator yang sudah ditentukan dalam klaster hak sipil dan kebebasan, 2) Analisis terhadap masalah, upaya pemerintah untuk menganalisis masalah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan dengan jelas agar pemerintah dapat segera memperbaiki kekurangan dalam upaya pencapaian indikator program tersebut, 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan, upaya pemerintah untuk mendeskripsikan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait pemenuhan hak anak, melakukan sosialisasi, kerjasama lintas sektor (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) dan berbagai inovasi dalam menjalankan kebijakan agar tujuan yang diinginkan tercapai melalui Pelanduk Cepat dan Perisai Mas, 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, upaya pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan indikator tersebut tercapai, dari tahun 2015 hingga 2016 tingkat kepemilikan akta kelahiran dan jumlah forum anak di Kabupaten Situbondo meningkat meski belum seluruhnya, 5) Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain, upaya pemerintah agar SKPD saling berkoodinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan program yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017, 6) Beberapa Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak, upaya pemerintah untuk menentukan bahwa tindakan inovasi pemerintah dapat diterima masyrakat. Hambatan yang terjadi selama program berjalan yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD dalam menjalankan tupoksinya seperti yang telah ditentukan sehingga ada program yang tidak terlaksana dan keterbatasan anggaran.