AJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOCIAL FORESTRY DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO, KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR

Abstract

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan, namun seamakin hari luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh faktor alam maupun dari faktor manusia, dalam hal ini adalah masyarakat sekitar hutan yang tingkat ekonominya dapat dikatan sebagai ekonomi lemah, yang sebagian besar mata pencaharianya bergantung pada keberadaan hutan. Masyarakt sekitar hutan mengganggap bahwa hutan adalah warisan dari leluhur mereka. Persepsi yang berkembang ini yang kemudian menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan ekploitasi besar- besaran terhadap hutan, sehingga memperparah kerusakan hutan. Pengelolaan hutan yang sebelumnya tersentralisasi kepada Perum Perhutani sebagai BUMN yang khusus mengelola kehutanan, menyebabkan tersingkirnya fungsi masyarakat sekitar hutan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kelangsungan dan kelestarian hutan Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu terobosan di bidang pengelolaan hutan, yaitu Social Forestry (Kehutanan Sosial), yaitu kebijakan di bidang pengelolaan hutan yang mengikut sertakan partisipasi langsung masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan, menikmati, menjaga, serta mendapat bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan masyarkat sekitar hutan. Permaslahan dalam skripsi ini adalah pertama Bagaimanakah regulasi tentang Social Forestry (Kehutanan sosial), Permaslahan kedua adalah Bagaimanakah pola hubungan hukum dan pola kerja sama Social Forestry antara pihak Perhutani BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit II Jawa Timur dengan masyarakat pinggir hutan desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.