IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI)

Abstract

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Implementasi kebijakan Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo menarik untuk dibahas mengingat Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten dengan wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang 155 Km dan disepanjang garis pantai tersebut terdapat titik-titik pusat pendaratan ikan (PPI). Dengan garis pantai tersebut menjadikan potensi bahari bisa dimanfaatkan sebagai pemasukan keuangan daerah melalui hasil perikanan tangkap sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan salah satu bentuk pendapatan asli daerah dari sektor perikanan tangkap melalui retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan record. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, dan triangulasi. Konsep yang digunakan untuk mengkaji implementasi Perda nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan adalah model implementasi menurut Van Horn dan Van Meter. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi retribusi tempat pelelangan ikan berada dibawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, dan yang bertindak sebagai implementor yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendaratan Ikan (UPTD PPI) yang terbagi menjadi dua wilayah kerja yaitu UPTD PPI Pondok Mimbo dan UPTD PPI Besuki. 2) Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi tempat pelelangan ikan dalam pelaksanaannya pada tempat pelelangan ikan tidak terdapat proses lelang ikan secara murni, yang terjadi hanya sebatas jasa penimbangan hasil tangkapan sehingga penarikan retribusi tempat pelelangan ikan bukan berasal dari proses lelang ikan secara murni, melainkan dari proses penimbangan hasil tangkapan. 3) Pada pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pelaksana bekerja sama dengan pihak kedua untuk mengelola tempat pelelangan ikan dengan cara mengontrakkan tempat pelelangan ikan tersebut. 4) Kendala yang terjadi pada implementasi Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia pada setiap UPTD PPI dan tidak ada dukungan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tempat pelelangan ikan tersebut. Kedua yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat nelayan untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perda sebesar 5% dari hasil tangkapan yang ditimbangkan di tempat pelelangan ikan. Ketiga yaitu banyaknya nelayan yang memiliki keterikatan kepada pangambek sehingga menjadikan nelayan tidak bisa menentukan harga jual hasil tangkapannya dengan harga maksimal, dan terkadang tidak menimbngkan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan.