KAJIAN FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Abstract

Penanganan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma secara holistik. Penanganan bencana secara holistik lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya preventif. Pemerintah mewujudkan pelaksanaan penanggulangan bencana melalui berbagai kebijakan, salah satunya penerbitan UU Nomor 24 Tahun 2007. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa di Kabupaten Jember belum terdapat aspek legal kebijakan berupa kebijakan daerah yang khusus mengatur tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Secara garis besar permasalahan BPBD Kabupaten Jember adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan bencana, belum adanya koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penanggulangan bencana, penanganan bencana yang masih bersifat parsial serta kurangnya anggaran penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kombinasi Concurrent Embedded Strategy, melibatkan seorang informan kunci, lima orang informan utama, dan tiga orang informan tambahan yang ditentukan secara purposive. Penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Jember antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Kecamatan Panti dan Silo; Perhutani, menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam kepada informan dengan panduan wawancara, dan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif dengan cara dikategorikan, kemudian diseleksi, direduksi, dan disimpulkan serta dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan aspek komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana termasuk dalam ketegori baik. Aspek sumber daya menunjukkan hasil yang bervariasi antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Aspek disposisi termasuk dalam kategori baik. Aspek struktur birokrasi menunjukkan hasil yang bervariasi antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember antara lain BPBD Kabupaten Jember belum melakukan update informasi yang dimasukkan ke dalam website, dan mengukur efektivitas sosialisasi menggunakan pretest dan posttest, melibatkan masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam keanggotaan unsur pengarah, pelatihan/ simulasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat Kecamatan Silo dalam menghadapi ancaman banjir bandang, dan pemenuhan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana, mengajukan peraturan daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang secara spesifik berkaitan dengan penanggulangan bencana, belum adanya forum koordinasi antara BPBD, SKPD, dan kecamatan terkait pengurangan risiko bencana, belum terbentuknya desa tangguh bencana khusus banjir bandang di Kecamatan Silo, dan tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana banjir bandang.