STUDI KELAYAKAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PEDESAAN BAGI TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DI KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian atau studi terlebih dahulu sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha maupun pelayanan yang sudah diberikan. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan sehingga di dapatkan konsep program pemberdayaan ekonomi desa kedepan selaras dengan pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014 yaitu menuju desa mandiri. Penilaian tersebut dilakukan dengan melaksanakan studi kelayakan pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan bagi terwujudnya desa mandiri dikabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif namun metode analisis yang digunakan adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan proses pengelolaan dan kegiatan usaha BUMDesa/ UPK .Sedangkan secara kuantitatif digunakan dengan tehnis survey dengan pengukuranpenilaian responden terhadapkelayakan usaha dengan menggunakan indicator 6 aspek pengukuran yaitu ; 1) Aspek Pasar dan Pemasaran; 2) Aspek Teknis dan Teknologi; 3) Aspek Manajemen dan SDM; 4) Aspek Keuangan; 5) Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan spek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan; 6) Aspek Hukum (Yuridis). Hasil penelitian ini adalah Kelembagaan ekonomi desa masih belum mampu mendukung kemandirain desa hal program) serta fasilitasi kerjasama lintas desa untuk pengembangan usaha, mengatasi permasalahan pelaku usaha. Untuk mendorong kelembagaan ekonomi desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa harus ada kerja kolektif berbagai pihak yaitu antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi desa yang selama ini masih eksis di desa. Kerja kolektif tersebut perlu didukung sinergi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam upaya untuk berjalannya kelembagaan ekonomi desa.