PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT

Abstract

Dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS menyebutkan “…freedom of (or from) religion;freedom of speech; freedom to assemble; freedom to petition the government.” Artinya, AS membebaskan setiap warga negaranya untuk menganut (ataupun tidak) suatu agama tertentu. Pada umunya, ahli modernism dan secularism akan melihat bahwa dengan adanya konsep “freedom of (or from) religion” akan membawa AS menjadi negara sekuler yang memisahkan lembaga pemerintah (termasuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan) dengan keagamaan tertentu. Namun demikian, hal tersebut perlu ditinjau kembali karena fakta yang terjadi justru sebaliknya. Kelompok keagamaan, baik dalam bentuk perserikatan maupun intitusi gereja, justru tumbuh dengan pesat di AS. Sebagai negara demokrasi, religiusitas masyarakat AS kemudian juga berpengaruh terhadap politik dan pemerintahan AS. Hal tersebut juga membawa kelompok agama-kelompok agama yang ada di AS untuk turut serta mengambil peranan dalam pemerintahan AS, atau setidaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah AS.