| dc.description.abstract | Buku ini secara khusus berisi kajian tentang perlindungan hukum terhadap hak
atas kebebasan beragama berdasarkan UUD NRI 1945. Namun secara filosofis historis,
pembahasannya dimulai dari teori terbentuknya negara yang kemudian menimbulkan
relasi antara negara dan rakyatnya. Adanya relasi antara negara dengan rakyatnya
tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk melindungi hak asasi dari
warga negaranya. Dalam kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya
tersebut, include di dalamnya kewenangan negara berdasarkan hukum (undang-undang)
untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri.
Pembatasan tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi benturan antara pelaksanaan hak
individu yang satu dengan hak individu yang lainnya. Artinya bahwa negara berwenang
membatasi kebebasan individu yang satu untuk menghindari terjadinya benturan antara
kebebasan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam hal ini, tampak peran
negara sebagai penengah agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan tenteram dalam masyarakatnya. Pembahasan umum terkait hak asasi manusia tersebut kemudian
dikerucutkan dan menjadi dasar untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak atas
kebebasan beragama di Indonesia.
Dengan demikian, buku ini tidak hanya membahas secara khusus tentang hak atas
kebebasan beragama, akan tetapi juga membahas hak asasi manusia secara umum. Hal
yang demikian menjadi suatu keharusan karena hak atas kebebasan beragama itu sendiri
merupakan bagian atau salah satu jenis dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan
dilindungi pemenuhannya. Konsekuensinya bahwa ketika membahas perlindungan
hukum terhadap hak atas kebebasan beragama, maka pembahasannya harus dimulai dan
berakar pada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia secara umum. Oleh sebab
itu, kajian filosofis, historis, sosiologis dan nalar yuridis yang dibangun untuk membahas
perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan beragama dapat digunakan atau
berlaku secara mutatis mutandis untuk membahas perlindungan hukum terhadap hak
asasi manusia secara umum. Untuk itulah, secara khusus buku ini dapat juga dijadikan
sebagai salah satu referensi mata kuliah hukum hak asasi manusia pada fakultas hukum di
Indonesia dan secara umum jadi referensi bacaan bagi para pejabat negara sebagai
penentu kebijakan, akademisi, pemerhati, para aktivis, serta mahasiswa dan masyarakat
umum. | en_US |
