PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI BENDA JAMINAN DENGAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

Abstract

Persoalan utang piutang merupakan persoalan yang umum terjadi di kalangan dunia bisnis maupun kehidupan bermasyarakat. Utang yang sering diambil oleh masyarakat maupun pelaku usaha ialah melalui bank, dimana bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diberi izin oleh pemerintah. Bank merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari lalu lintas perekonomian suatu negara yang berguna untuk meningkatkan gairah perekonomian masyarakat negara tersebut. Bank mempunyai 2 (dua) tugas yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, yang salah satunya pemberian kredit. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apakah objek lelang dapat langsung dikuasai oleh pemenang lelang setelah proses lelang selesai?, apa bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam transaksi lelang eksekusi benda jaminan dengan sertifikat hak tanggungan?, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemenang lelang apabila hak-haknya tidak terpenuhi?. Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat dan memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari peneliatian skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahamiapakah objek lelang dapat dikuasai secara langsung oleh pemenang lelang setelah proses lelang selesai, Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dalam transaksi lelang benda jaminan dengan sertifikat Hak Tanggungan, Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan apabila hak-hak pemenang lelang tidak terpenuhi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dalam sengketa merek yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulandalam skripsi ini berisikan 3 poin: (1)Objek lelang dapat langsung olehpemenanglelang setelah adanya penyerahan atau levering yangsebelumnya telah menyelesaikan segala kewajibannya yang berupa pembayaran dan pemberesan dokumen yang terkait proses lelang. (2) Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang tercantum dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai lelang maupun jual beli, diantarannya adalah pasal 1474 KUHPerdata yang memberikan kewajiban kepada penjual untuk melakukan penyerahan apabila telah ada kata sepakat dalam hal penjualan barang. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 40/PMK.07/2006 pada pasal 7 dan 8 juga diatur mengenai keajiban pnjual untuk merawat dan menjaga objek jual beli (lelang) sampai pada penyerahan kepada pembeli. Sehingga pemenang lelang sangat terlindungi hak-haknya oleh peraturan perundangan. (3) Upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang apabila objek lelang masih dikuasai pemilik lama ialah dapat meminta permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat atau juga apabila terjadi karena kesalahan penjual maka pemenang lelang dapat mengajukan gugatan keperdataan mengenai objek tersebut. Saran dalam skripsi ini ada 3 poin: (1)Hendaknya dibuatlah Undang-Undang lelang tertentu yang dinamis sesuai perkembangan jaman dan dapat mengakomodir segala aspek yang berkaitan dengan lelang dalam satu peraturan.(2) Hendaknya pembaharuan kaidah hukum dalam lelang dapat diperbaharui sehingga lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi apabila para pihak dalam pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur ataupun melencengi dan melakukan kecurangan dalam lelang. (3) Hendaknya Pembeli lelang tidak bersusah payah dalam hal penguasaan objek lelang yang telah dibelinya, dan penjual harus menyerahkan objek lelang setelah selesainya proses lelang kepada pemenang lelang