TRANSISI DEMOKRASI DI LIBYA PADA TAHUN 2011 – 2014

Abstract

Pada era kepemimpinan Muammar Gaddafi (1969 – 2011), Libya dikenal sebagai negara dengan sistem politik otoriter. Melalui undang-undang Libya Nomor 71 tahun 1972, Gaddafi membatasi hak partisipasi politik rakyat Libya. Selama empat dekade kepemimpinan Gaddafi rakyat tidak memiliki partai politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, sehingga komunikasi antara rakyat dan pemerintah menjadi buntu. Rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Gaddafi dan menginginkan rezim politik demokratis melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Pemberontakan dimulai sejak bulan Februari 2011 berujung pada terbunuhnya Gaddafi pada tanggal 20 Oktober 2011. Terbunuhnya Gaddafi menandakan bahwa rezim politik otoriter telah berakhir. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses tahapantahapan transisi demokrasi di Libya setelah berakhirnya rezim otoritarian Gaddafi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa transisi demokratisasi di Libya terjadi melalui dua jalur yaitu replacement dan intervensi. Hasil yang dapat dicapai dalam tahapan-tahapan transisi demokrasi yaitu Libya telah berhasil melakukan tahapan transisi, ditandai dengan peralihan pemerintahan dan liberalisasi, ditandai dengan dibukanya kebebasan pers dan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2012 dan 2014, serta instalasi, ditandai dengan pengesahan UU. No. 29 tahun 2012 tentang kebebasan politik rakyat. Konsolidasi demokrasi Libya belum tercapai, hal tersebut ditandai dengan kegagalan rekonsiliasi keamanan dan politik Libya sampai pada tahun 2014.