KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstract

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: bahwa Pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan yang mendasar. Dari perubahan tersebut menimbulkan masalah hukum mengenai kepastian hukum dari kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Namun berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, permasalahan hukum tersebut dapat terselesaikan; Kesesuaian antara prinsip-prinsip perjanjian dengan asas keseimbangan terlihat dalam proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Renegosiasi kontrak tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, iktikad baik dan pacta sunt servanda, yang berdasarkan hukum pada Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Renegosiasi kontrak juga dilakukan untuk menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang dinilai berdasarkan undang-undang sebelumnya tidak mencerminkan asas keseimbangan.; Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B tersebut diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam Pasal 2 hingga pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.